IndonesiaBicara.com-CIPUTAT (15/04/14). Sekitar 47 persen umat Islam di Indonesia mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU) jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang. Demikian dikatakan Menteri Pembangungan Daerah Tertinggal yang juga Politisi PKB, Helmi Faisal dalam Diskusi Nasional di Syahida Inn, Ciputat Tangerang Selatan, Selasa (15/04).
Diskusi Nasional dengan tema “NU dan nasionalisme Kebangsaan – Menakar Partisipasi Politik Warga Nahdliyin” dihadiri ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.
Menurut Helmi Faisal, jumlah 47 persen umat Islam tersebut, cukup besar, sehingga warga NU sangat berperan dan memiliki kekuatan tersendiri dalam membangun perpolitikan di Indonesia.
“Partisipasi politik warga NU dalam Pemilu 2014 juga cukup tinggi, hal ini terbukti dengan raihan suara PKB yang bisa bersaing dengan partai lainnya”, kata Helmi.
Menurutnya NU telah membuat Indonesia saat ini kokoh sebagai negara Pancasila, kemungkinan jika tidak ada NU, bisa saja Indonesia akan mendirikan negara Islam.
Sementara itu Pengamat Sosial Politik, Yudi Latif memaparkan perbedaan antara negara barat dengan Indonesia dalam hal nasionalisme adalah perpolitikan negara barat ketika nasionalisme bangkit, semangat keagamaan surut. Namun di Indonesia ketika nasionalisme bangkit semangat keagamaan juga ikut bangkit.
“Dalam nasionalisme di Indonesia, agama berperan sentral, hal ini terbukti dan tercermin didalam Pancasila. Cara memahami Pancasila sama dengan cara memahami Islam yaitu diawali dengan Tuhan dan diakhiri dengan keadilan sosial”, paparnya.
Spirit ke-Tuhanan merupakan jantung berdirinya suatu negara, NU bisa mengawal kemajemukan yang ada di Indonesia dan dunia.
“NU terlalu besar dan jangan sampai rusak dengan hanya mengawal Capres dalam Pilpres nanti. NU harus berani mengoreksi demokrasi mahal yang hanya diuntungkan oleh pemodal”, harap Yudi.
Pakar pendidikan dan sosial, Amalia Hana yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini menerangkan bahwa, masyarakat Indonesia sudah sepantasnya berbangga diri karena Indonesia bukanlah penganut negara komunis dan bukan sebagai negara kapitalis ataupun sosialis.
“Indonesia dengan Pancasila harus bisa menjadi negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya”, katanya.
Kalau dulu bangsa Indonesia berperang melawan penjajah, saat ini kita harus bersama-sama memerangi kebodohan dan kemiskinan.
“Apabila kedua hal tersebut bisa dikalahkan, niscaya rakyat Indonesia akan bersatu”, terang Hana.
Panitia Diskusi, mengundang Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo yang merupakan Capres PDI-P, namun keduanya batal hadir. (Rif/Rin)
Komentar