IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Diknas Provinsi Sultra di Demo

IndonesiaBicara-Kendari, (18/02/10). Barisan Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Tenggara menyuarakan aspirasi di Kantor Diknas Provinsi Sultra. Institusi Pendidikan (Diknas-red), merupakan tumpuan pendidikan nasional yang mencetak generasi berkualitas kedepan. Olehnya itu, disetiap tahunnya diporsikan anggaran yang cukup besar, sebesar 20% dari keseluruhan jumlah anggaran baik dipusat maupun didaerah.

”Namun pada prakteknya, bidang pendidikan khususnya di Sultra sangat memprihatinkan, kita bisa melihat lambannya proses pencarian anggaran yang diturunkan dalam pembiayaan operasional pendidikan baik itu BOS untuk tingkat SD dan SMP, maupun BOP untuk tingkat SMA. Persoalan yang kemudian muncul mengapa pengucuran dana tersebut terkesan tersendat-sendat yang seharusnya dicairkan pada periode Juli dan September 2009, tetapi justru dicairkan pada bulan Desember mendekati akhir tahun anggaran 2009,” ungkap La Ode Guntun selaku Koordinator Lapangan pengunjuk rasa dalam orasinya.

Bahkan, jumlah anggaran BOP di tahun 2009, hanya di kucurkan sebanyak Rp 90,5 milyar dari Rp 100,5 milyar yang ditargetkan Diknas Provinsi Sultra. Alhasil kurangnya anggaran tersebut berdampak pada tunjangan insentif guru yang diterima oleh tenaga pendidikan yang seharusnya dibayarkan selama 6 bulan. Namun guru hanya menerima selama 3 bulan untuk guru SD dan 4 bulan untuk guru SMP dan SMA sederajat.

”Kami meminta Gubernur Sultra untuk pro aktif menyikapi persoalan di Diknas karena pendidikan gratis adalah salah satu janji politiknya, tetapi kenyataannya di masyarakat pendidikan masih dibebankan kepada masyarakat, hal itu dikarenakan tidak becusnya administrasi yang dilakukan oleh pegawai Diknas itu sendiri. Kami juga menuntut pengunduran diri Kadis Diknas, Drs H Damsid, MSi karena kami menilai gagal dalam memimpin institusi pendidikan di Provinsi Sultra. Kami meminta kepada penegak supremasi hukum, untuk menindak dengan tegas pelaku indikasi korupsi dana BOS dan BOP dan kami meminta kepada penegak hukum untuk segera menyikapi persoalan ini, karena ada indikasi korupsi pada program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang melibatkan Kasubdin PLS, Kasi PLS yang berkapasitas sebagai PPK program PLS Tahun 2009,” terang La Ode

Massa yang tiba sejak pukul 10.35 WITA menyatakan sikap tegas ke pihak Diknas Provinsi Sultra. Mereka juga menuntut apabila tuntutan kami tidak dindahkan dalam tenggat waktu 2 x 24 jam, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran sekaligus pendudukan di Kantor Dinas Diknas Provinsi Sultra.

Sekretaris Diknas Provinsi Sultra yang menerima para pengunjuk rasa mengatakan bahwa, pihaknya akan menunggu kedatangan Kepala Dinas yang sedang berada di Jakarta, kalau beliau sudah datang maka akan dilakukan mediasi lanjutan pada tanggal 22 Februari 2010. (KmK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 9 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.