Indonesiabicara.com—TIGARAKSA (13/10/2016) Puluhan buruh yang tergabung dalam KSPSI Kabupaten Tangerang mendatangi gedung DPRD untuk melakukan audiensi dengan anggota Komisi II dan Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Kamis (13/10).
Pengurus KSPSI Kabupaten Tangerang, Susilo mengatakan antara lain, Kami mempertanyakan terkait permasalahan pelayanan BPJS ketenagakerjaan yang selama ini masih belum memberikan pelayanan kepada pekerja dengan baik. “Masih banyak ditemukan pekerja yang sakit ketika berobat dengan menggunakan BPJS selalu tidak mendapatkan pelayanan secara kemanusiaan dan selalu mendapatkan penolakan dengan alasan Kamar penuh”, tutur Susilo dengan tegas.
Lanjutnya, Terkait PP No 78 pihak pemerintah harus melakukan kajian ulang terkait pemberian upah kepada pekerja. Kami menilai kebijakan tersebut sangat merugikan kaum pekerja di Indonesia. Selain itu, masih banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran tenaga kerja dan union busting, namun sampai saat ini tidak mendapatkan peringatan dari pihak bagian pengawas Disnakertrans Kabupaten Tangerang, jelas Susilo.
Anggota komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Burhan kepada Indonesiabicara.com mengatakan, Terkait adanya tuntutan pekerja kepada beberapa perusahaan agar tidak perlu dengan melakukan aksi turun ke jalan, cukup dengan membuat surat kepada DPRD Kabupaten Tangerang untuk ditindaklanjuti. “sebaiknya pekerja tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa, lebih baik membuat surat kepada kami”, ujar Burhan.
Diharapkan dengan adanya audiensi yang telah dilakukan dapat memberikan jalan keluar permasalahan yang dituntut para pekerja, dan selanjutnya hasil audiensi akan koordinasikan kepada Disnaker dan BPJS untuk mendapatkan perhatian, tandas Burhan. (Adit/*).
Komentar