Kendari (ANTARA News) – Kantor Bank Indonesia (KBI) Kendari menilai realisasi anggaran pemerintah yang tersimpan di sejumlah perbankan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai cukup rendah, hal itu mengakibatkan pergerakan sektor riil di daerah ini melambat.
“Anggaran pemerintah tersimpan dalam bentuk giro, sedangkan posisi giro pada perbankan sampai Agustus telah mencapai Rp1,3 triliun namun sampai saat ini pencairannya masih rendah padahal kita sudah memasuki triwulan ketiga. Kami khawatir ini akan menghambat pertumbuhan sektor riil yang memang bergantung pada anggaran pemerintah” kata Pemimpin KBI Kendari, Lawang M Siagian di Kendari, Selasa.
Lawang memperkirakan, realisasi anggaran pemerintah itu akan menumpuk pada pekan kedua hingga pekan ketiga bulan Desember tahun 2010 seperti yang terjadi selama tiga tahun terakhir, akibatnya sektor riil akan sulit mendapatkan manfaat dari realisasi anggaran yang berlangsung sangat singkat itu.
“Kami juga heran mengapa realisasi anggaran itu harus menumpuk di Desember, kalangan perbankan cukup kerepotan dengan cara seperti ini dan biasanya kas perbankan akan kosong hingga bulan Januari. Ini kan kurang efektif,” tukasnya.
Lawang mengaku telah beberapakali menyampaikan kepada pemerintah agar realisasi giro pemerintah tersebut dilaksanakan bertahap, namun penunmpukan transaksi pada Desember terus terjadi.
Dilain pihak, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sultra, Rosmarya menyatakan, realisasi Anggaran pemerintah hingga semestter satu tahun 2010 berada diatas 60 persen namun ia mengakui realisasi tersebut didominasi anggaran rutin yaitu belanja pegawai, bukan belanja publik.
Sedangkan belanja publik, kata Dia, biasanya akan direalisasikan sekaligus pada triwulan empat atas permintaan dari para kontraktor proyek mitra pemerintah.
Tahun 2010, APBD Sultra mencapai Rp1, 147 triliun lebih yang sebagian besar bersumber dari Dana perimbangan sebesar RpRp 726 miliar lebih sedangkan sumbangsih pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah yaitu sebesar Rp361 miliar lebih. (*)
Komentar