IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Bawaslu: Bentuk Dewan Kehormatan untuk Periksa Andi Nurpati

Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini di Kuta, Bali, Selasa (22/06/10).

Indonesiabicara-Kuta, (22/06/10). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU untuk memeriksa anggota KPU, Andi Nurpati terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukannya. Sebelumnya yang bersangkutan pernah diduga melakukan pelanggaran yang sama terkait tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, dan Bawaslu telah merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan kepada KPU pusat guna memeriksa yang bersangkutan, namun hingga kini belum mendapat tanggapan dari KPU.

“Andi Nurpati harus diberhentikan karena telah melanggar pasal 11 huruf b dan pasal 13 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan penyelenggaran sumpah atau janji anggota KPU sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat dua UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu,” kata Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini di Kuta, Bali, Selasa (22/06/10). Ia didampingi anggota Bawaslu, Wahidah Suaib, Ketua Panwaslu Badung I Made Wena dan Panwaslu Kota Denpasar Kadek Wirati.

Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk membebaskan Andi Nurpati dari semua kegiatan maupun pengambilan keputusan di lingkungan KPU sampai dengan Dewan Kehormatan KPU membuat keputusan atas kasus yang diduga melibatkan Andi Nurpati, hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) yang melibatkan Andi Nurpati.

Rekomendasi itu diambil Bawaslu melalui hasil rapat pleno Bawaslu yang dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Wahidah Suaib, SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus, Bambang Eka Cahya Widodo, dan Wirdyaningsih, Selasa dini hari tadi. Draft rekomendasi disusun berdasarkan kajian pelanggaran yang dilakukan dan disusun Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu. Tindaklanjut rekomendasi ditandatangani Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini.

Dengan jabatan ganda yakni sebagai anggota KPU dan juga terpilih sebagai salah satu pengurus Partai Demokrat, Andi dinilai telah melanggar Kode Etik sekaligus hukum sebab anggota KPU dilarang parsialitas dan keberpihakan pada salah satu partai politik.

Selain itu Wahidah Suaib menjelaskan, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 30 UU 22 Tahun 2007, bahwa anggota KPU tidak bisa berhenti atau diberhentikan sebagai anggota KPU dengan sertamerta berdasarkan kemauannya sendiri. Pemberhentian hanya bisa dilakukan dengan alasan tertentu.
Alasan anggota KPU dapat diberhentikan antara lain karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dan atau melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu. Pemberhentian itu pun hanya bisa dilakukan bila didahului dengan verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.

“Kami ingin agar Dewan Kehormatan segera mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melaksanakan rapat pleno, sebab hal itu dapat menjadi dasar Presiden mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Andi Nurpati sebagai anggota KPU,” kata Nur Hidayat. (L3o)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 2 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.