Ratusan pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Kantor Gubernur NTB terkait kebijakan moratorium pengiriman TKI.
IndonesiaBicara-Mataram, (27/01/11). Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB dan APJATI Kab/Kota se-NTB, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB terkait kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah.
Menurut para pengunjuk rasa, moratorium pengiriman TKI/TKW khususnya ke Timur Tengah yang ditetapkan pada 18 Nopember 2010 lalu sangat tidak logis, sebab hanya didasarkan pada Kasus Sumiati (TKW asal Kabupaten Dompu yang disiksa majikannya).
Moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB tersebut justru akan memicu pengiriman TKI/TKW secara ilegal. Kebijakan lain dari Pemprop NTB yang juga tidak logis ialah tentang syarat Sarjana (S1) untuk menjadi Kepala Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Kemudian sebanyak 12 orang perwakilan para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Ketua APJATI NTB, Muazzim Akbar memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Asisten I Pemprop NTB, Nasibun yang didampingi oleh Kadisnaker NTB, Mukhlis.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati 3 hal yakni pencabutan moratorium terhitung tanggal 27 Januari 2011, persyaratan pendidikan direvisi menjadi minimum SMA untuk Kepala Cabang PJTKI, serta PJTKI dapat kembali mengurus ijin perpanjangan cabang PJTKI.
Massa kemudian meninggalkan Kantor Gubenur NTB dan melanjutkan aksi di Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) NTB dan diterima oleh Kasi Penempatan BP3TKI NTB, Hamzah. Menurut Hamzah, jika moratorium tersebut sudah dicabut, pihaknya siap memberikan pelayanan terhadap PJTKI yang akan mengurus ijin pemberangkatan TKI/TKW ke Timur Tengah maupun negara-negara lainnya. (Ary)
kelihatannya negeri pemimpin dan kebijakan dinegeri ini sudah tidak ada harganya lagi. sabdo pandito ratu sudah kalah dengan demo semata. rakyat sudah tidak mau diatur lagi, dan pemimpin sudah semaunya sendiri… rakyat tidak memiliki pegangan …..indonesia kehilangan figur pemimpin, demikian didaerah.