IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Aparat Kepolisian Mundur, Eksekusi Lahan Sengketa Gagal

IndonesiaBicara.com–Mataram (23/12/13). Eksekusi lahan pemerintah provinsi (pemprov) NTB gagal lantaran polisi tidak siap mengamankan jalannya eksekusi. Lahan yang rencananya dieksekusi namun gagal dan harus ditunda karena polisi tidak siap adalah dua lahan yang diatasnya bediri dua unit rumah. Lahan ini terbagi menjadi dua objek sengketa seluas 9 are. Lahan dan bangunan ini teletak persis di taman Mayura, Cakranegara Mataram.

Mundurnya polisi dalam mengamankan eksekusi karena menerima perlawanan dari pihak yang dikalahkan dan masih tinggal di rumah di atas lahan yang disengketakan. Belasan pria berbadan tegap menggunakan baju seragam safari warna hitam membuat Polisi berpikir anjang. Mereka menghadang eksekutor dari PN Mataram yang masuk ke pekarangan. Eksekutor pun mundur. Terlebih Polisi juga tidak maksimal mengamankan eksekusi.

Kapolsekta Cakranegara Kompol Gede Sukma Wirawan kemudian mengumpulkan 30-an pasukannya. Termasuk belasan anggota Sat Pol PP Pemprov NTB yang menyaksikan dan ingin membantu pengamanan lahan Pemprov ini. Wirawan mengatakan, pasukan ditarik. Penarikan ini atas perintah Kapolres langsung yang menelponnya. “Pengamanan tidak dilakukan karena pasukan harus ditarik. Polisi saat ini berkonsentrasi pada operasi lilin untuk natal dan tahun baru. Pengamanan ditunda hingga operasi lilin selesai tahun depan,” katanya.

Hasan salah satu eksekutor PN Mataram bingung atas langkah polisi yang mundur saat mengamankan eksekusi. Padahal eksekusi harus dijalankan hari ini. Karena jika ditunda, maka pekerjaannya akan menumpuk lagi. “Seharusnya hari ini, tapi kita bingung sama polisi ini,” ujarnya.

Yuni Hariadi, staf Biro Hukum Pemrov NTB sekaligus kuasa hukum Pemprov mengaku kecewa dengan langkah Polisi yang tidak siap dan menarik pasukannya. Padahal putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan pihaknya dan diperkuat surat perintah eksekusi harus dilakukan sekarang. “Gagalnya eksekusi yang membuat eksekusi ini ditunda sangat merugikan kami. Perintah hukum harus dilaksanakan, tapi malah harus ditunda,” katanaya.

Ia menguraikan, sengketa ini bergulir sejak 2008. Pemprov ntb saat itu digugat oleh orang yang tinggal di rumah sengketa dengan nomor gugatan 49/PDT.G/2008/PN.MTR. Dan memutuskan penghuni rumah bisa tetap menghuni rumah sampai diberikan ganti rugi yang layak. Saat itu Pemprov mengajukan kongsinasi terhadap para penggugat dan mengajukan harga tanah dan bangunan senilai Rp 700 juta, tetapi ditolak penggugat kala itu.

Pemprov pun kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Mataram dengan nomor perkara 71/PDT.G/PT.MTR.  Banding Pemprov pun dikabulkan PT Mataram dengan menyatakan uang ganti rugi Rp 700 juta sudah dirasa layak untuk terbanding. Namun terbanding kembali menolak uang dari Pemprov.

Pemprov pun kemudian mengajukan kasasi ke MA. Melalui Putusan bernomor 451.K/2013/MA, MA menguatkan putusan PT Mataram. Hingga ketua PN Mataram mengeluarkan surat perintah eksekusi bernomor  71. “Kami bahkan bawa cek senilai Rp 700 juta. Tapi mereka tidak mau dieksekusi.  Tim Eksekutor juga takut karena tidak mendapat pengamanan,” jelas Hariadi sambil menunjukkan cek tunai Bank NTB senilai Rp 700 juta yang ditandatangani Kabiro Hukum dan Bendahara pengeluaran Pemprov NTB.

Sementara salah satu pihak yang kalah dan tinggal di salah satu rumah di atas lahan yang dimenangkan Pemprov, Yoyok Subagyo mengatakan, dirinya tidak pernah melihat putusan banding dan kasasi yang dibawa pihak Pemprov. Ia pun mengaku tak pernah berperkara di PT Mataram dan MA sesuai nomor perkara yang disebut Pemprov NTB. “Kami juga menolak Rp 700 juta itu karena tak sepadan. Sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di sini seharga Rp 1 miliar per arenya atau total yang harus diganti ke kami adalah Rp 9 miliar, “sebutnya.

Ainuddin, kuasa hukum Yoyok mengatakan lahan dan rumah yang didiami kliennya ini warisan dari Letkol Purn Muslimin. Dan rumah serta lahan di sebelah utara adalah peninggalan Letkol Purn Mujiono. Ia menyebutkan, sudah ada putusan MA sebelumnya yang memenangkan piahknya dengan nomor putusan 2470 tahun 2003. Atas dasar inilah kliennya bertahan.(*)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 9 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.