IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

AMWPL Tuntut Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana

IndonesiaBicara-Unaaha, (08/06/11). Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliasi Masyarakat Wawonii Peduli Lingkungan (AMWPL) menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Konawe, setelah sebelumnya menggelar aksi di Bundaran Lantas Konawe.

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa menilai Pemerintah Kabupaten Konawe dalam hal ini Bupati Konawe, DPRD Komisi B, Distamben dan Dishut, telah memberikan izin semena-mena tanpa melalui kajian khusus, mengenai Pulau Wawonii kepada PT Gema Kreasi Perdana (GKP), dibawah Ppimpina Tri Priyantoro Selaku Deputi Manager yang akan beroperasi di bidang pertambangan

Hal ini dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan baik Undang-undang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil No 27 tahun 2007 pasal 35 Bab 6 maupun UU No 41 tahun 1999, tentang kehutanan.

Dinas Kehutanan beserta Pemda Konawe telah memberikan izin pinjam pakai kepada PT GKP tanpa melihat areal konsesi pertambangan yang berada pada status wilayah kawasan hutan, ini terlihat dari beberapa titik-titik patok yang berada diareal lokasi.

“Kami dari masyarakat Waonii meminta kepada Bupati dalam hal ini pemeritah agar segera menghentikan aktivitas pertambangan, karena itu telah menyalahi undang-undang, apalagi tidak ada sosisalisai di masyarakat,” kata Syamsul Jaiz melalui pengeras suara.

Dalam Pernyatan sikap yang dibacakan Syaipul Gama, AMWPL mendesak kepada Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan Konawe untuk menjelaskan wilayah konsensi PT GKP di Kecamatan Wawonii Tengah.

AMWPL selanjutnya mendesak Dinas kehutanan serta Dinas pertambangan Kabupaten Konawe agar segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT GKP, sehingga tidak ada aktivitas dalam bentuk apapun di wilayah selatan Konawe tersebut sehingga sesuai dengan UU No 27/2007 Psl 35 dan UU 41/99 tentang Kehutanan.

Pernyataan ketiga, AMWPL mendesak DPRD Kabupaten Konawe untuk mengadakan pertemuan dengan memanggil pihak terkait, dalam hal ini, Kadis Kehutanan Konawe, Kadis Pertambangan, Kepala Bapedalda dan Deputy Manager PT GKP.

“Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dan tidak ditindaklanjuti dalam 2 kali 24 jam maka pihaknya yang tergabung dalam AMWPL tidak bertanggung jawab terhadap aksi besar-besaran serta potensi konflik yang akan terjadi secara terus-menerus dan akan berkelanjutan,” tegas Syaipul.

Saat berada di Gedung DPRD, massa terima oleh Ketua Komisi B Gusli Topan Sabara dan Haryanto.

Dalam kesempatan ini Haryanto megatakan, sebelum berada di DPRD Konawe dirinya telah menyatakan penolakan terhadap tambang di Wawonii.

“Saya berjanji kepada teman-teman, kami akan mengawal perjuangan ini, yang namanya tambang di Pulau wawonii kami juga tidak menerima,” tegas Haryanto berasal dari Dapil Wawonii. (KmK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 6 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.