IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Aksi Unjuk Rasa LMND Peringati Hari Lahir Pancasila

IndonesiaBicara.com-Jogjakarta, (01/06/11). Aksi unjuk rasa puluhan massa dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) yang berlangsung di Halaman Gedung DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta Rabu (01/05), mewarnai peringatan hari lahirnya Pancasila yang jatuh setiap tanggal 01 Juni.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menuntut agar SBY-Boediono mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, akibat dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Koordinator Umum Aksi Kelik Priyanto, rezim pemerintah yang berkuasa pada saat ini, telah banyak sekali mengeluarkan dan menerapkan berbagai kebijakan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Ia menyatakan, bangsa Indonesia yang mempunyai harapan besar akan perubahan semenjak Reformasi 1998 digulirkan, hingga saat ini tidak bisa berharap banyak, karena harapan tersebut telah dibajak oleh kekuatan neoliberalisme.

“Yang memerosotkan kehidupan bangsa dalam jurang kehancuran berupa kemiskinan, keterbelakangan, dan kehancuran karakter bangsa,” ungkap Kelik dalam orasinya.

Dengan telah diberlakukan dan dilaksanakannya berbagai kebijakan neolib pada rezim yang berkuasa saat ini, maka hal itu menurut dia berdampak terhadap dominasi modal asing dan golongan super kaya dalam perekonomian.

Sementara di sisi lain, mayoritas rakyat hanya bisa bertahan hidup di bawah garis kemiskinan, belum lagi ditambah adanya penggusuran-penggusuran, hukum yang pilih kasih serta makin menguatnya mafia hukum.

“Perekonomian nasional hanya ditempatkan sebagai pasar barang produksi dan tenaga kerja murah,” kata dia.

Rakyat lanjutnya, terus dipaksa bekerja di sektor informal yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan hilangnya perlindungan hukum dari negara.

Di sektor politik ungkapnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dipimpin SBY menguasai 70 persen kursi DPR dan terus-menerus hanya melaksanakan demokrasi prosedural dan bahkan demokrasi kriminal.

“Partai-partai politik terus menerus menggerogoti APBN, elite politik yang kebal hukum,” terangnya.

Bahkan menurut dia, para politisi berusaha kembali ke era otoritarianisme terselubung dengan mengajukan berbagai aturan yang berpotensi menghambat demokrasi.

“Diantaranya dengan mengajukan RUU Intelejen, UU ITE yang mengancam kebebasan pers, serta RUU Kerahasiaan Negara,” tandasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 9 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.