IndonesiaBicara - Jurnalisme Independen Rakyat Indonesia

Aksi Solidaritas FAKTA-INDONESIA di Kejati Sultra

IndonesiaBicara.com–Kendari, (07/04/11). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aktivis Sulawesi Tenggara Indonesia (FAKTA-INDONESIA), menggelar aksi solidaritasnya di Kantor Kejati Sultra untuk menuntut kejelasan penangkapan Arwah Cs (Mahasiswa Fisip) oleh Polres Kendari, terkait aksi unjukrasa yang berujung anarkis, Kamis (07/04).

Erick Wabula selaku Koordinator FAKTA-INDONESIA mengatakan, NKRI adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan pasca reformasi, telah dibuat UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Bersamaan dengan itu, telah menjamur aksi demonstrasi diseluruh Indonesia sebagai bentuk perwujudan mengawal proses demokrasi diseluruh Indonesia. Anehnya di Sultra ada upaya pembunuhan proses demokrasi yang dilakukan Kapolresta Kendari dengan menangkap bahkan menganiaya serta memenjarakan aktivis mahasiswa yang sedang berdemontransi membela pedagang Pasar Baru di Kantor Walikota Kendari.

“Penangkapan tersebut dilakukan dengan alasan klasik, karena bertindak anarkis dengan melakukan pengrusakan Pos Polisi di depan Kantor Walikota Kendari,” jelas Erick.

Seusai kejadian pada 15 Desember 2010 saat mahasiswa melakukan aksi unjukrasa menyikapi permasalahan pedagang Pasar Baru, telah terjadi penganiayaan beberapa aktivis mahasiswa terkait penolakan relokasi pedagang Pasar Baru, pengrusakan Pos Polisi di depan Kantor Walikota Kendari dan penangkapan serta penahanan aktivis mahasiswa serta pedagang untuk diproses hukum.

Selain itu, ironisnya ada motif Kapolresta Kendari untuk menangkap beberapa aktivis mahasiswa untuk diproses hukum, sementara kejadian penganiayaan terhadap aktivis mahasiswa oleh anggota Polresta Kendari yang masih dibawah tanggung jawab Kapolresta Kendari tidak di proses hukum. Mengapa ada tebang pilih dalam penanganan proses hukum, apakah Kapolresta Kendari memang kebal hukum dan tidak dapat di proses hukum?

Merefleksi tragedi 15 Desember 2010, Kapolda Sultra sebagai institusi tertinggi, sepertinya hanya berdiam diri melihat tindakan Kapolresta Kendari bahkan melegitimasi penanganan proses hukum aktivis mahasiswa yang sedang berdemontransi untuk memperjuangkan aspirasi pedagang Pasar Baru. Mahasiswa sebagai pengawal proses demokrasi pada saat berdemonstrasi dibungkam dengan dipenjara dan diproses hukum, mengapa harus ada upaya membunuh proses demokrasi di Sultra?

Ada alasan tindakan anarkisme yaitu pengrusakan Pos Polisi dan Kepolisian memiliki video pengrusakan tersebut. Mengapa dipersidangan tidak pernah ditanyakan? Semestinya video itu diputar karena kebenaran sesungguhnya ada di video tersebut.

Ironisnya dalam persidangan, saksi-saksi tidak ada yang mengatakan memberatkan dan tidak membenarkan bahwa teman-teman mahasiswa melakukan apa yang dituntutkan Jaksa, namun malah tetap dikenakan pasal penghasutan dan pengrusakan, anehnya mahasiswa dituntut 1 tahun 6 bulan oleh Jaksa Mardiono. Saat ini banyak perkara kriminal di Sultra bahkan korupsi dituntut serendah-rendahnya dibawah 2 tahun, kenapa kasus demonstrasi untuk membela aspirasi pedagang, mahasiswa harus dituntut setinggi-tingginya?

“Melihat fakta persidangan kami berharap Kajati Sultra dan Kepala Pengadilan Negeri Kendari bijaksana serta obyektif menyelesaikan fakta persidangan mahasiswa dan pedagang, kemudian berharap kawan kami mahasiswa dan para pedagang dibebaskan karena kami mahasiswa bukan pelaku kriminal yang jahat, bukan koruptor dan bukan terorisme,” ungkap Erick.

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam FAKTA-INDONESIA menyatakan sikap tegas meminta kepada Kajati Sultra untuk mengkaji penuntutan Jaksa Mardiono pada mahasiswa dan memberikan sanksi pada Kajari Kendari karena mengintervensi penuntutan mahasiswa, mendesak Kapolda Sultra melakukan proses hukum kepada Kapolresta Kendari terkait penganiayaan terhadap beberapa aktivis pada saat berdemonstrasi pada 15 Desember 2010.

FAKTA-INDONESIA juga meminta kepada Ketua DPRD Propinsi Sultra dan segenap anggota DPRD Propinsi Sultra mengeluarkan rekomendasi pencopotan Kajari Kendari dan Kapolresta Kendari karena diduga ada konspirasi untuk memberikan hukuman setinggi-tingginya pada teman-teman mahasiswa. Ketua Pengadilan Negeri Kendari juga diharapkan dapat memberikan keputusan obyektif bagi teman-teman mahasiswa dan pedagang dan meminta Kajari Kendari dan Kapolresta Kendari untuk mengundurkan diri dari jabatan.

Setelah mendengarkan tuntutan para pengunjuk rasa, Asintel Kejati Sultra, Suleman Hadjarati menyambut baik aspirasi para pengunjuk rasa. Terkait dengan masalah tuntutan Jaksa hukuman selama 1 tahun 6 bulan terhadap mahasiswa pelaku aksi anarkis, hal itu belum final, namun harus ada pertimbangan dan keputusan di Pengadilan.

“Untuk itu, masukan-masukan yang kalian berikan kepada kami akan dijadikan catatan untuk dilakukan evaluasi. Intinya kami akan koordinasikan dengan pihak terkait,” pungkas Suleman. (KmK)

Tinggalkan Balasan

 

 

 

Anda dapat menggunakan penanda HTML berikut

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

What is 10 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
PENTING! Untuk melanjutkan Anda harus menjawab pertanyan di atas.